Efek Korupsi

Korupsi merupakan suatu perilaku dari oknum pada posisi yang memungkinkan untuk melakukan penyelewengan yang illegal dalam rangka memperkaya diri, dengan dana yang tidak seharusnya. Di Negara kita korupsi bukanlah hal yang baru, bahkan Indonesia menjadi Negara dengan tingkat korupsi tertinggi di Asia.

Korupsi berarti berkurangnya pendapatan Nasional dari sector public karena mempertinggi biaya produksi. Tingginya biaya produksi tersebut otomatis menaikkan harga jual barang. Sedangkan di sisi konsumen, harga naik mengakibatkan permintaan akan barang tersebut menurun dan laba perusahaan juga menurun. Seperti gambar kurva berikut :

 

Perusahaan digambarkan sebagai produsen di dalam siklus ekonomi, dimana produsen nantinya akan memberikan upah, sehingga ada aliran dana dari perusahaan atau produsen kepada masyarakat, apabila laba perusahaan menurun maka upah yang diterima oleh masyarakat juga akan menurun. Penurunan itu akan berdampak pada penurunan konsumsi, karena daya beli masyarakat yang rendah. Hal ini juga berpengaruh pada minat masyarakat akan menabung.

                                                 Y= C + S

Persamaan diatas membuktikan bahwa pendapatan yang menurun akan menurunkan konsumsi dan minat menabung. Menurunnya minat menabung dari masyarakat menyebabkan dana yang tersedia di Bank menjadi sedikit. Sementara pada sisi masyarakat yang lain kebutuhan akan kredit sangat diperlukan demi menutupi kebutuhan akibat kurangnya pendapatan. Karena jumlah uang yang tersedia sedikit, sementara banyak orang yang menginginkan kredit, maka Bunga bank akan meningkat. Disini muncul kekacauan ekonomi. Dan terjadinya Inflasi, yang dimulai dari sedikitnya orang yang menabung, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat sangat banyak.

Solusi :

Hal ini dapat diatasi dengan diberlakukannya kebijakan moneter oleh Bank sentral, yang berwenang untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Misalnya dengan menaikkan tingkat suku bunga sehingga banyak orang yang ingin menabung.

Hal ini sangat menggambarkan perbedaan pendapatan yang mencolok antara pelaku korupsi, dan masyarakat sebagai individu yang terkena dampak dari korupsinya. Jika hal ini terus berlangsung, maka akan sangat mengacaukan tingkat perekonomian dan menimbulkan kesenjangan pendapatan.

Analisis Retribusi Jalan Tol Lintas Jawa dengan Pendapatan Asli Daerah

Fenomena :

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom, dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut.

Salah satu bentuk retribusi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mengisi penerimaan pemerintah tersebut adalah retribusi jalan tol. Pemerintah daerah memberikan pelayanan berupa fasilitas jalan tol bagi masyarakatnya, dan masyarakat yang menggunakannya memberikan retribusi sebagai bentuk “terima kasih” kepada pemerintah. Retribusi tersebut merupakan pendapatan bagi pemerintah daerah, yang dapat digunakan untuk membiayai APBD mereka.

Efek :

Pemerintah daerah tentunya memiliki target pendapatan yang ingin dicapai dari retribusi jalan tol ini. Jika jalan tol di suatu daerah semakin banyak dan vital jalurnya, maka pemerintah dapat menentukan tarif yang cukup tinggi bagi masyarakat yang ingin menggunakannya. Dengan tarif retribusi tol yang tinggi, maka pendapatan pemerintah daerah tersebut akan semakin meningkat. Pendapatan pemerintah daerah yang tinggi dapat dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan dan sarana yang lebih baik kepada masyarakatnya. Maka kesejahteraan masyarakatnya akan meningkat pula.

Dari analisis ini, maka dapat digambarkan bahwa pajak dan retribusi yang dibayar oleh masyarakat saling berkesinambungan dengan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pajak dan retribusi daerah mempengaruhi pendapatan daerah, semakin tinggi pajak dan retribusi yang diterima pemerintah berarti pendapatan daerah juga tinggi. Hal itu secara tidak langsung juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat daerah tersebut yang juga akan meningkat. Seperti gambar dibawah ini :

Bertolak belakang dengan hal diatas, ada juga kerugian yang dirasakan oleh sebagian masyarakat akibat hadirnya jalan tol. Misalnya saja seperti puluhan warung makan sederhana dan makanan serta rumah makan atau restoran di sepanjang jalur utama pantai utara (pantura) Losari hingga Mundu Kabupaten Cirebon satu persatu bangkrut. Sepinya para pembeli tersebut diduga setelah beroperasinya tol Palimanan-Kanci (Palikanci), terlebih lagi tol Kanci-Pejagan.

Rumah makan yang bangkrut merupakan dampak negatif pembangunan infrastruktur. Hal itu diduga tidak ada antisipasi secara maksimal oleh pemerintah daerah maupun pusat. Kondisi demikian sebenarnya bukan hanya merugikan masyarakat melainkan juga pemerintah karena menambah jumlah pengangguran di daerah. Setiap rumah makan sederhana setidaknya mempekerjakan lima orang karyawan.

Pemerintah daerah sebenarnya dirugikan atas kondisi yang dialami para pengusaha rumah makan di Pantura Cirebon sebagai dampak dari pembangunan jalan tol Kanci-Pejagan. Perhitungan kasar pendapatan asli daerah dari pajak rumah makan cukup besar bisa mencapai Rp 1 miliar. Mereka biasanya taat dalam membayar retribusi bagi daerah. Banyaknya rumah makan yang tutup, menyebabkan daerah kehilangan uang ratusan juta rupiah.

Solusi :

Pemerintah bertanggung jawab atas terjadinya fenomena tersebut. Mereka seharusnya cepat tanggap dan sudah memikirkan solusi atas masalah ini bahkan sebelum hal ini terjadi. Alokasi pendapatan pemerintah daerah yang didapat dari pajak dan retribusi daerah harus dapat dimaksimalkan untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah dapat menyediakan lapangan pekerjaan lain, atau membuat alternatif lainnya agar pembangunan yang seharusnya berdampak baik tidak merugikan beberapa golongan masyarakat, dan kesejahteraan setiap masyarakat dapat terwujud.

Analisis Jurnal Sektor Tembakau

Peranan Sektor Tembakau dan Industri Rokok dalam Perekonomian Indonesia :

Analisis Tabel I-O

Tahun 2000

Prajogo U.  Hadi dan Supena Friyatno

Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Jl. A. Yani No.  70 Bogor 1616

Tema atau Topik Penelitian

Peranan Tembakau terhadap Perekonomian Indonesia.

Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara pengekspor tembakau terbesar ke enam di dunia, tetapi belakangan ini muncul kontroversi terhadap komoditas tembakau tersebut karena selain memberikan pemasukan yang besar terhadap kas negara, tembakau juga memiliki sisi negative dari segi kesehatan. Untuk menangani hal tersebut pemerintah berinisiatif untuk menaikan cukai rokok agar konsumsi terhadap tembakau menurun. Berdasarkan  fenomena tersebut maka analisis ini dibuar untuk memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pemerintah itu terhadap perekonomian Indonesia. Untuk mengetahui keadaan perekonomian Indonesia dari sektor pertanian tembakau setelah pemerintah menaikan cukai rokok.

Metodologi

Metodologi yang digunakan adalah kuantitatif yang di sempurnakan dengan kualitatif. Kinerja ekonomi tembakau dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu (1) perkembangan luas areal, produksi, dan produktivitas pertanian tembakau; (2) perkembangan jumlah industri pengolah berikut produksi dan penyerapan tenaga kerja; dan (3) sifat konsumsi produk tembakau. Untuk analisis perkembangan digunakan metode pengukuran trend sebagaimana ditunjukan pada persamaan (1)sebagai berikut :

Dengan adanya tekanan yang makin kuat oleh gerakan anti rokok dan meluasnya kawasan bebas rokok, maka permintaan akan produk tembakau diperkirakan akan menurun yang akan menyebabkan laju pertumbuhan produksi rokok dan tembakau (β) akan mempunyai nilai negative, yang berarti menurun. sifat konsumsi produk tembakau dapat dilihat dari bentuk kurva Engel, baik untuk daerah pedesaan maupun perkotaan. Untuk itu digunakan metode grafis.

Peranan tembakau dan produk terunannya dalam penciptaan penerimaan negara dapat dilihat dari pangsa jumlah cukai rokok terhadap devisa dapat diukur dari neraca perdagangan, yaitu apakah perdagangan produk tembakau lebih banyak menciptakan atau menyerap devisa negara.

Statistik Perkebunan Tembakau 2005-2007 (Ditjen Perkebunan, 2006).

Tahun	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (kg/ha)
2000	239.737	204.329	852
2001	260.738	199.103	764
2002	256.081	192.082	750
2003	256.801	200.875	782
2004	200.973	165.108	822
2005	198.212	153.470	774
2006	172.234	146.265	849
Laju (%/th)	-6,37	-5,98	0,39

Harga tembakau di pasar dunia cenderung menurun selama 8 tahun terakhir (1997-2004) dengan rata-rata 2.34 persen/tahun, padahal pada periode sebelumnya masih meningkat 3,10 persen’tahun, padahal pada periode sebelumnya masih meningkat 3,10 persen/tahun selama 1962-1986 dan 1,96 persen/tahun selama 1986-1997. Menurunnya harga tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh terjadinya kelebihan produksi karena menurunnya permintaan.

Rata-rata Konsumsi Produk Tembakau per Kapita per Minggu di Indonesia, 2006

Produk	Kota	Desa	Rataan
Rokok kretek filter (bt)	6,747	5,152	5,855
Rokok kretek tanpa filter (bt)	2,970	3,427	3,226
Rokok putih (bt)	0,696	0,636	0,663
Tembakau (g)	1,4	9,1	5,7
Total rokok (bt)	10.431	9,215	9,744

Hasil dan Analisis

Tanaman tembakau diusahakan oleh rakyat (perkebunan rakyat, PR) dan perkebunan besar negara (PBN). Tanaman ini pernah diusahakan juga oleh perkebunan besar swasta (PBS) tetapi hanya sampai dengan tahun 1983. Perkembangan luas area, produksi, dan produktivitas tembakau di Indonesia selama 2000-2006 diperlihatkan pada table di atas. Terlihat bahwa luas areal dan produksi menurun dengan rata-rata masing-masing 6,37 persen dan 5,98 persen per tahun. Lebih lambatnya laju penurunan produksi disebabkan oleh meningkatnya produktivitas rata-rata 0,39%

Produk tembakau yang dikonsumsi penduduk di Indonesia terdiri dari rokok kretek filter, rokok kretek tanpa filter, rokok pituih, dan tembakau. Sebagian besar produk tembakau yang dikonsumsi adalah rokok kretek filter.

Untuk semua jenis rokok, rata-rata jumlah konsumsi adalah 10,413 batang untuk di daerah perkotaan dan 9,251 batang di daerah perdesaan atau 9,744 batang untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Rokok kretek filter dan rokok putih lebih banyak dikonsumsi masyarakat perkotaan, sedangkan rokok kretek tanpa filter lebih banyak dikonsumsi di daerah perdesaan.

Hubungan antara konsumsi per kapita dan pendapatan rumah tangga per kapita (diproksi jumlah pengeluaran) secara grafis di sebut Kurva Engel. Hubungan tersebut untuk daerah perkotaan cenderung linier, sedangkan untuk daerah perdesaan cenderung konveks dan terjadi peningkatan tajam pada golongan pendapatan paling tinggi. Secara rata-rata, hubungan tersebut cenderung linier. Jika pendapatan terus meningkat, maka konsumsi rokok akan meningkat, terutama di perdesaan.

Sumber penerimaan Negara

Cukai hasil tembakau merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri. Sebagian besar penerimaan cukai berasal dari hasil tembakau (sekitar 95%).

Tembakau dan produk tembakau bukan merupakan sumber devisa negara karena impor tembakau sebagai bahan baku industri rokok dan impor produk tembakau (rokok) untuk konsumsi langsung bersifat menguras devisa negara.

Year	Ekspor	Impor	Defisit
2000	71,287	114,834	43,547
2001	91,404	139,608	48,204
2002	76,684	105,953	29,269
2003	62,874	95,190	32,316
2004	90,618	120,854	30,236
2005	117,433	179,201	61,768
2006	107,787	189,915	82,128
Laju (%/th)	6,82	7,64	8,68

Kesimpulan dan Rekomendasi

Produksi tembakau di Indonesia semakin menurun karena menurunnya luas area yang digunakan untuk menaman tembakau. Selain itu penurunan produksi tembakau di sebabkan oleh tidak adanya dukungan Pemerintah terhadap pengembangan tembakau ini. Karena peranan tembakau hanya memberikan sumbangan sekitar 7 persen terhadap penerimaan negara dari dalam negeri, sedangkan di segi Internasional lebih banyak menguras devisa negara dibanding dengan pendapatan yang diterima negara.

Pengembangan sektor tembakau dan industri rokok harus memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi dan juga aspek kesehatan. Dimana saat memperhatikan aspek kesehatan Pemerintah menaikkan cukai yang tinggi untuk tembakau dan itu bisa mematikan industri rokok dan pertanian tembakau. Tetapi penentuan cukai juga tidak boleh terlalu rendah karena ditakutkan dengan harga rokok yang murah makin banyak masyarakat yang mengkonsumsi rokok. Hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah jangan sampai generas muda zaman sekarang terjebak kedalam kebiasaan merokok karena dapat merusak kesehatan. Mungkin dengan cara menurunkan kandungan nikotin dan tar dalam rokok perlu dikurangi melalui penemuan varietas tembakau yang mempunyai kandungan nikotin dan tar yang rendah, sehingga antara aspek kesehatan dan juga aspek ekonomi. Dimana Pemerintah bisa memperhatikan kesehatan masyarakatnya tanpa harus mematikan pertanian tembakau dan juga industri rokok selain itu Pemerintah juga mendapatkan pendapatan negara dari dalam negeri.